Penulis: Agustin Ernawati, M.Pd.
Pendidikan menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan Presiden terpilih 2024, pasangan Prabowo-Gibran. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah transformasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk alokasi anggaran makan gratis bagi siswa. Meskipun menjadi topik hangat, perlu dipastikan bahwa implementasi program ini sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Meski ada usulan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, untuk menggunakan dana BOS Afirmasi guna menyediakan makan siang di sekolah, perlu dicatat bahwa hal ini masih dalam tahap wacana. Perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa realisasi program ini tidak akan bertentangan dengan fakta di lapangan.
Aksi seorang guru honorer tidur di depan Gedung Bupati Lombok Timur (Sumber: lombok.tribunnews.com)
Fakta lapangan menunjukkan bahwa ada permasalahan serius yang dihadapi oleh guru-guru honorer di Indonesia. Ribuan guru honorer di Nusa Tenggara Timur dan Padang terkatung-katung nasibnya karena belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sejalan dengan ini, ribuan guru honorer di daerah lain seperti Garut, Sukabumi, Lombok Timur dan Lombok Barat ikut menggelar aksinya untuk memperjuangkan hak mereka melalui penambahan formasi pengangkatan menjadi PPPK. Selain itu, ditemukan masalah lain, seperti guru honorer di Lombok Utara yang belum mendapatkan insentif sesuai yang dijanjikan, dugaan kecurangan dalam kelulusan rekrutmen PPPK di Langkat serta tertundanya penerimaan gaji guru honorer sejak januari di Lombok Timur yang menyebabkan mereka melakukan demonstrasi berulang kali untuk menuntut hak mereka. Situasi ini menyoroti kegagalan sistem dalam memperjuangkan hak-hak para guru. Sekolah-sekolah pun terpaksa menggunakan dana BOS, meskipun dengan istilah ‘dipinjamkan’, untuk menggaji guru honorer tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pendidikan, terutama bagi sekolah dengan jumlah guru honorer yang signifikan.
Dengan demikian, sementara langkah-langkah seperti transformasi Dana BOS untuk program makan gratis di sekolah menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan siswa, masih banyak tantangan dan masalah yang harus diatasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perlu penanganan yang lebih komprehensif terhadap masalah guru honorer dan alokasi anggaran pendidikan secara menyeluruh. Keterbukaan, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor yang lebih baik sangat diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan pemerintah benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pendidikan di Indonesia.